resourceone.info Art Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pdf

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PDF

Saturday, September 7, 2019


ence—the dark night of the soul, the call for help, the responding voice, the.. clashes with any other item, Rumi wa KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM. resourceone.info Deniz Arshavin hasn't uploaded this paper. Let Deniz know you want this paper to be uploaded. Request PDF. READ PAPER. Download pdf. Kitab Undang-undang Hukum Perdata = Burgelijk wetboek: dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang Download as PDF.


Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pdf

Author:MANDY POSTHUMA
Language:English, Spanish, Japanese
Country:Romania
Genre:Academic & Education
Pages:398
Published (Last):20.05.2016
ISBN:698-7-54151-932-6
ePub File Size:26.65 MB
PDF File Size:11.57 MB
Distribution:Free* [*Regsitration Required]
Downloads:44758
Uploaded by: SHAWNA

BAHASA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA The data are: words, clauses, and sentences in KUH Perdata as found in Subekti and Tjirosudibyo in Then, the data is Additional Information: application/pdf. HIBAH MENURUT PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF. EKSISTENSI DAN AKIBAT HUKUM PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN MIHpdf.

Hukum Perdata Hukum Benda. Seksi Hukum Korban adalah Arti Penting Ilmu Hukum Hal demikian tidak terlepas Hukum Perdata Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Pemerintah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan. Mata Uang dan uang Daftar Catatan Sipil Pada Umumnya. Bab I - Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan 2.

Bab II - Tentang akta-akta catatan sipil 3. Bab III - Tentang tempat tinggal atau domisili 4. Bab IV - Tentang perkawinan 5.

Bab V - Tentang hak dan kewajiban suami-istri 6. Pdf kuh perdata - ihazeneky. Kami menyajikan banyak judul tentang Skripsi Hukum Perdata.

Banyaknya pilihan yang ada dalam daftar kami, memungkinkan Anda untuk menemukan judul yang sesuai atau bahkan mendekati dengan tema yang Anda miliki. Hukum di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia Dan, jika hukum ini dimaksudkan untuk mengatur alih kepemimpinan, maka dapat ditafsirkan sebagai hukum yang mewajibkan penerapan asas senioritas agnatis pewarisan dari si pewaris kepada kerabat laki-laki tertua dari si pewaris , bukan penerapan asas primogenitur langsung pewarisan dari si pewaris kepada putra tertua dari si pewaris.

Dalam penerapannya oleh monarki-monarki turun-temurun di daratan Eropa semenjak abad ke, sebagai dasar bagi suksesi agnatis, Hukum Sali dianggap meniadakan seluruh kaum perempuan dari garis suksesi dan melarang pewarisan hak suksesi melalui perempuan mana pun. Sekurang-kurangnya ada dua tatanan suksesi turun-temurun yang merupakan penerapan langsung dan paripurna dari Hukum Sali, yakni tata suksesi senoritas agnatis dan tata suksesi primogenitur agnatis.

Tata suksesi yang disebut sebagai tata suksesi versi Semi-Sali menetapkan agar seluruh keturunan laki-laki dalam suatu keluarga diperhitungkan terlebih dahulu, termasuk keturunan laki-laki dari cabang-cabang garis nasab laki-laki keluarga itu yang tidak mewarisi harta atau gelar pusaka; namun jika semua garis nasab laki-laki tersebut sudah punah, maka kerabat perempuan terdekat misalnya anak perempuan dari ahli waris laki-laki terakhir adalah orang yang berhak menjadi ahli waris berikutnya.

Ahli waris perempuan ini kelak akan digantikan oleh keturunan laki-lakinya mengikuti ketentuan tata urutan dalam Hukum Sali. Dengan kata lain, kerabat perempuan terdekat dari ahli waris laki-laki terakhir "dianggap sama seperti seorang laki-laki" demi kepentingan pewarisan harta atau gelar pusaka.

Print Version

Tatanan semacam ini menimbulkan praktik penelusuran kerabat terdekat dari cabang-cabang garis nasab yang belum punah dalam suatu keluarga sekurang-kurangnya pada tahap pertama dan tidak lagi memperhitungkan kerabat-kerabat jauh misalnya Sanksi Pragmatis di Austria.

Kerabat perempuan terdekat dapat saja adalah anak perempuan dari salah satu cabang nasab laki-laki yang relatif junior di antara cabang-cabang garis nasab laki-laki dalam sebuah keluarga, namun kerabat perempuan ini berhak menjadi ahli waris selaku anggota keluarga menurut garis nasab laki-laki, karena garis nasab laki-laki yang bersangkutan masih berkesinambungan; semua garis nasab perempuan yang masih ada dalam keluarga itu, meskipun jauh lebih senior, tidak lebih berhak menjadi ahli waris daripada si kerabat perempuan terdekat dari ahli waris laki-laki terakhir.

Semenjak Abad Pertengahan, muncul tatanan suksesi lain yang disebut tata suksesi kognatis promogenitur laki-laki, yang sesungguhnya memenuhi syarat-syarat Hukum Sali yang mula-mula, yakni hak suksesi juga diwariskan melalu garis nasab perempuan, tetapi para perempuan yang bersangkutan dikesampingkan demi mendahulukan putra-putra mereka. Sebagai contoh, warisan dari seorang pewaris yang hanya memiliki anak perempuan harus turun kepada salah seorang putra dari anak perempuannya, bilamana anak perempuan yang bersangkutan masih hidup.

Contoh lainnya adalah, warisan dari seorang pewaris tanpa anak kandung harus turun kepada salah seorang putra dari saudara perempuan si pewaris, bilamana saudara perempuan yang bersangkutan masih hidup.

Jelas bahwa dengan demikian, tatanan semacam ini telah memenuhi syarat Hukum Sali bahwasanya "tak sebidang tanah pun diwariskan kepada seorang perempuan tetapi seluruh tanah menjadi milik kaum lelaki". Tatanan ini dapat disebut tata suksesi Kuasi-Sali dan sepatutnya digolongkan sebagai tata suksesi primogenitur, kognatis, dan mendahulukan laki-laki. Di Prancis[ sunting sunting sumber ] Raja-raja wangsa Meroving membagi-bagi wilayah kekuasaannya secara merata kepada semua putra mereka yang masih hidup.

Indonesian Law and Regulations

Tindakan ini menjadi penyebab timbulnya berbagai sengketa dan bunuh-membunuh antarsaudara di kalangan kaum keturunan raja. Wangsa Karoling juga melakukan tindakan yang sama, namun wilayah kekuasaan mereka sudah bertaraf kekaisaran, sehingga tidak dapat dibagi-bagi dan hanya dapat diwariskan kepada satu orang saja pada setiap masa pemerintahan. Primogenitur, yakni asas pengistimewaan terhadap keturunan yang lahir lebih dulu sebagai ahli waris atas seluruh harta si pewaris, pada akhirnya muncul di Prancis pada masa pemerintahan raja-raja wangsa Capet.

Raja-raja wangsa Capet yang terdahulu hanya memiliki satu orang ahli waris, yaitu putra tertua, yang dinobatkan menjadi raja muda bahasa Latin : rex iunior selagi ayahnya masih hidup.

Karena warisan tidak lagi dibagi-bagi secara merata, maka sebagai gantinya, putra-putra raja dari wangsa Capet selain putra tertua dianugerahi apanase , yakni daerah kekuasaan feodal di bawah suzeranitas raja. Hukum feodal memperbolehkan pewarisan pertuanan kepada anak perempuan jika tidak ada anak lelaki. Aturan ini juga diterapkan pada apanase-apanase terdahulu. Mengenai apakah hukum feodal ini juga diterapkan dalam pewarisan takhta Kerajaan Prancis, tak seorang pun yang tahu sampai dengan tahun Tata suksesi pada [ sunting sunting sumber ] Selama jangka waktu yang benar-benar panjang, semenjak berkuasanya wangsa Capet pada sampai dengan mangkatnya Raja Louis X pada , putra tertua yang masih hidup dari Raja Prancis akan naik takhta menjadi raja baru bilamana ayahnya mangkat.

Selama waktu itu pula tidak pernah muncul kesempatan untuk menunjukkan apakah kaum perempuan ikut diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai ahli waris takhta. Raja Louis X mangkat tanpa meninggalkan seorang putra, namun permaisurinya sedang mengandung. Adik mendiang raja, yakni Philippe, Bupati Poitiers , memerintah sebagai wali.

Philippe mengikat perjanjian dengan Eudes IV, Adipati Bourgogne , paman dari Putri Jeanne putri Raja Louis X dari permaisuri pertama , bahwa jika permaisuri kelak melahirkan seorang putra, maka sang putra akan segera dinobatkan menjadi Raja Prancis berikutnya, sementara jika ternyata seorang putri, maka Philippe akan terus memerintah selaku wali sampai putri-putri mendiang Louis X cukup umur untuk memerintah sendiri.

Dengan demikian, terbukti bahwa anak perempuan berkesempatan untuk menjadi ahli waris takhta Kerajaan Prancis. Kerajaan Prancis sempat merasa lega ketika permaisuri akhirnya melahirkan seorang putra, yakni Jean I. Akan tetapi Jean hanya bertahan hidup selama beberapa hari.

Philippe, yang melihat ada peluang bagi dirinya untuk menjadi raja, mengingkari janjinya pada Adipati Bourgogne dan mengatur agar dirinya diurapi menjadi Raja Philippe V di Reims pada bulan Januari Putri Agnes , anak perempuan Santo Louis, ibu Adipati Bourgogne, dan nenek dari Putri Jeanne, memperkarakan tindakan ini sebagai penyerobotan takhta, dan menuntut agar wakil-wakil dari segenap lapisan kawula Prancis bersidang demi menuntaskan perkara ini.

Gugatan Putri Agnes diterima oleh Raja Philippe. Raja Philippe meminta sidang majelis untuk menyusun argumen yang mengesahkan hak warisnya atas takhta Kerajaan Prancis. Sidang majelis memutuskan bahwa "kaum perempuan tidak boleh mewarisi takhta Kerajaan Prancis", dan dengan demikian membenarkan tindakan Raja Philippe sekaligus memustahilkan kaum perempuan menduduki takhta Kerajaan Prancis. Keputusan ini terus berlaku sampai monarki Prancis ditumbangkan.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Kala itu, Hukum Sali belum dijadikan dasar: argumen-argumen yang diajukan sebagai pembenaran terhadap tindakan Philippe ini hanya didasarkan atas kedekatan Philippe dengan Santo Louis.

Raja Philippe didukung oleh kaum bangsawan dan memiliki sumber-sumber daya yang dapat dimanfaatkan demi mewujudkan ambisi-ambisinya. Tata suksesi pada [ sunting sunting sumber ] Raja Philippe pun mangkat tanpa meninggalkan putra, dan digantikan oleh saudaranya yang naik takhta menjadi Raja Charles IV tanpa tentangan.

Raja Charles juga mangkat tanpa meninggalkan putra, namun juga meninggalkan permaisurinya dalam keadaan mengandung.

Situasi ini menimbulkan krisis suksesi, sama seperti yang pernah terjadi pada , sehingga kaum bangsawan mulai bersiap sedia, baik untuk memilih dan mengangkat seorang wali, maupun untuk memanfaatkan peluang menjadi penguasa berikutnya. Pada saat itu, sudah dimaklumi bahwasanya kaum perempuan tidak dapat mewarisi takhta kerajaan Prancis meskipun belum ditetapkan secara tertulis. Permaisuri mendiang Raja Charles IV melahirkan seorang anak perempuan.

Prancis menolak klaim ini, dengan alasan bahwa "kaum perempuan tidak dapat mewariskan hak yang tidak dimilikinya", yakni penjabaran dari asas suksesi yang ditetapkan pada Philippe menjadi raja tanpa tentangan yang serius sampai ia berusaha merebut Gascogne pada , sehingga memancing Raja Edward III untuk memaksa Prancis mengakui hak warisnya atas takhta Kerajaan Prancis.

Kemunculan Hukum Sali[ sunting sunting sumber ] Sejauh yang dapat dipastikan, Hukum Sali tidak secara eksplisit disebutkan pada maupun pada Hukum Sali telah terlupakan pada zaman feodal, dan penegasan bahwasanya takhta Kerajaan Prancis hanya boleh diwariskan kepada dan melalui garis nasab laki-laki menjadikannya unik dalam pandangan orang Prancis. Di kemudian hari, para hakim mengangkat kembali Hukum Sali yang sudah lama tak digunakan dan menafsir ulang isi hukum ini untuk membenarkan praktik suksesi yang terjadi pada dan dengan tidak saja melarang pewarisan kepada perempuan tetapi juga melarang pewarisan melalui garis nasab perempuan In terram Salicam mulieres ne succedant.

Dengan demikian pada mulanya penerapan asas agnatis terbatas untuk suksesi jabatan penguasa Kerajaan Prancis. Sebelum wangsa Valois berkuasa, raja-raja wangsa Capet menganugerahkan apanase kepada semua putra selain putra tertua dan kepada semua adik laki-laki.Kala itu, Hukum Sali belum dijadikan dasar: argumen-argumen yang diajukan sebagai pembenaran terhadap tindakan Philippe ini hanya didasarkan atas kedekatan Philippe dengan Santo Louis.

Para kaki tangan Raja Felipe diperintahkan untuk "pandai-pandai menciptakan kesan" bahwa Hukum Sali hanyalah "karangan belaka". Adipati Utama Karl VI mewarisi jabatan penguasa Austria sebagai akibat dari penerapan Hukum Sali yang menafikan hak waris dari putri-putri abangnya, namun ia justru berusaha untuk mewariskan jabatannya itu kepada putri kandungnya, Maria Theresia.

How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness

Mededeeling voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, uitgesproken in de vergadering der Afdeling Letterkunde van 17 Maart Pada saat itu, sudah dimaklumi bahwasanya kaum perempuan tidak dapat mewarisi takhta kerajaan Prancis meskipun belum ditetapkan secara tertulis.

Kala itu Hukum Sali sudah menjadi sesuatu yang dianggap anakronistik — sudah tidak ada lagi tanah-tanah pusaka Sali, karena monarki Sali berikut tanah-tanah kekuasaannya mula-mula muncul di daerah yang sekarang menjadi wilayah negara Belanda.

A judicial-normative approach is applied here and the data source used in this research is simply in the form of secondary data comprising primary, secondary, and tertiary materials. In other words, he has made wanprestasi. Kami menyajikan banyak judul tentang Skripsi Hukum Perdata.